Kereta Cepat Jakarta - Bandung: Sembilan Tahun Perjalanan hingga Bengkak Biaya

Oleh

Selasa, 19 Oktober 2021 18:06 WIB

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung jadi pembicaraan publik karena muncul cost overrun. Jokowi lantas meneken Perpres untuk mendukung proyek itu.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tengah jadi sorotan lantaran biaya pembangunannya yang terus membengkak hingga Rp113 triliun. Wacana membangun kereta cepat sudah muncul sejak sembilan tahun lalu.

Wacana di era SBY
Pada Maret 2012, pemerintah membuka wacana untuk mengembangkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Pengkajian kelayakan ekonomi sempat dikerjakan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) atas permintaan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI.

Disetujui di era Jokowi
Tiga tahun berselang, pada Maret 2015, pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi menyetujui proyek kereta cepat dalam rapat terbatas.

Peluang kerja sama terbuka
Jokowi memutuskan membuka kemungkinan proyek ini tak hanya digarap Jepang. Cina kemudian ikut bersaing menawarkan uji pra-studi kelayakan.

Tawaran

Jepang

Nilai proyek: Rp 60,79 triliun
Kecepatan kereta: 320 kilometer per jam.
Skema pembiayaan:
- Pinjaman lunak sebesar 75 persen.
- Bunga pinjaman 0,1 persen
- Tenor 40 tahun
- Grace period 10 tahun
- Pemerintah mengeluarkan 16 persen untuk pembebasan lahan, pajak, layanan teknis, dan manajemen.
- Sisa 10 persen berasal dari SPV (operator kereta cepat).
Rencana konstruksi:
- Dimulai pada 2016
- Test-run 2019
- Pengoperasian 2021.

Cina

Nilai proyek proyek: US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 71,5 triliun ( kurs saat itu).
Kecepatan kereta: 300 kilometer per jam.
Skema pembiayaan:

Pinjaman 60 persen dari total biaya proyek
Tenor 40 tahun
Grace period 10 tahun
Bunga pinjaman 2 persen.

Rencana konstruksi

Dimulai Agustus atau September 2015
Selesai pada 2018.

Sempat menolak semua tawaran
Pada September 2015, Pemerintah Indonesia menolak dua proposal itu karena dinilai tidak feasible. Sebab, kereta cepat harus menggunakan kas negara. Namun hanya berselang sebulan, Rini Soemarno yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN mengubah keputusan dan memilih menggandeng Cina menggarap proyek ini.

Membentuk KCIC
Cina dan BUMN membentuk konsorsium bernama PT Kereta Indonesia Cina atau KCIC. Proyek digarap secara business to business. Secara bersamaan, pemerintah memastikan proyek tidak didanai oleh negara. Ketentuan proyek kereta cepat, termasuk pendanaan, diatur dalam Perpres 107 Tahun 2015.

Masuk proyek strategis
Pada Januari 2016, pemerintah memasukkan daftar proyek ini ke proyek strategis nasional. Peletakan batu pertama dilakukan pada 21 Januari dengan target awal penyelesaian kala itu pada 2019.

Progres pembangunan 77,9 persen
Konstruksi proyek ini telah mencapai 77,9 persen hingga Agustus 2021 sejak dimulai pada 9 Juni 2018 dan ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023.

Biaya bengkak 23 persenDalam evaluasi atas seluruh aspek proyek tersebut ditemukan pembengkakan biaya alias cost overrun mencapai 23 persen dari nilai awal yang besarnya US$ 6,071 miliar.

Mendapat penyertaan modal
Pada Oktober 2021, Jokowi meneken Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Perpes menyebutkan pemerintah dapat mendukung proyek kereta cepat melalui penyertaan modal negara maupun melalui penjaminan.

Profil Kereta Cepat Jakarta - Bandung