Wacana Penundaan Pemilu 2024 Ditolak Sejumlah Partai

Senin, 7 Maret 2022 18:19 WIB


Jokowi tak pernah memberikan penolakan langsung terhadap wacana Penundaan Pemilu 2024. Namun ide itu ditolak sebagian partai pendukung pemerintah.

Wacana penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tiba-tiba menyampaikan adanya usulan pengusaha untuk penundaan Pemilu 2024, pada 11 Januari 2022. Pada 23 Februari, giliran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyampaikan usulan yang sama setelah bertemu pengusaha karena alasan stagnasi ekonomi.

Jokowi pun mulanya tak pernah memberikan penolakan langsung setelah muncul usulan dari Bahlil maupun Muhaimin. Hingga 5 Maret 2022, Jokowi kepada harian Kompas menyatakan usul tersebut sah-sah saja dalam negara demokratis. Dan dia mengklaim akan patuh dan tunduk pada konstitusi, seperti dikutip dari Majalah Tempo.

Sebelumnya, ada pula wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana-wacana tersebut pun ditolak mayoritas partai pendukung pemerintah. Lembaga survei juga menemukan bahwa publik menghendaki Pemilu 2024 tetap dilaksanakan dan tak setuju masa jabatan presiden diperpanjang.

Survei dari sejumlah lembaga survei terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden:

Lembaga Survei Indonesia

  • Perpanjangan karena pandemi Covid-19
    • Setuju: 20,3 persen
    • Tidak setuju: 70,7 persen
    • Tidak tahu: 9 persen
  • Perpanjangan karena pemulihan ekonomi
    • Setuju: 24,1 persen
    • Tidak setuju: 68,1 persen
    • Tidak tahu: 7,8 persen
  • Perpanjangan karena ibu kota baru
    • Setuju: 22,3 persen
    • Tidak setuju: 69,6 persen
    • Tidak tahu: 8,1 persen

Survei terhadap 1.197 responden pada 25 Februari-1 Maret 2022.

Indikator Politik Indonesia

  • Presiden menjabat tiga periode
    • Sangat setuju: 6,7 persen
    • Setuju: 33,3 persen
    • Kurang setuju: 28,4 persen
    • Tidak setuju: 27,1 persen
    • Tidak tahu: 4,5 persen
  • Masa jabatan ditambah hingga 2027
    • Sangat setuju: 4,5 persen
    • Setuju: 31 persen
    • Kurang setuju: 32,9 persen
    • Tidak setuju: 25,1 persen
    • Tidak tahu: 6,6 persen
  • Penundaan Pemilu 2024 karena pandemi Covid-19
    • Setuju: 24,5 persen
    • Tidak setuju: 67,2 persen
    • Tidak tahu: 8,3 persen

Survei terhadap 1.220 responden pada 6-11 Desember 2021.

Charta Politika

Presiden menjabat tiga periode

    • Setuju: 19,8 persen
    • Tidak setuju: 57,9 persen
    • Tidak tahu: 22,3 persen
  • Menunda Pemilu 2024
    • Setuju: 20,4 persen
    • Tidak setuju: 47,6 persen
    • Tidak tahu: 32 persen

Survei terhadap 1.200 responden pada 29 November-6 Desember 2021.


Sikap sejumlah partai atas wacana penundaan Pemilu 2024

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
PKB merupakan partai politik pertama yang mengusulkan adanya penundaan pemilu lewat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Muhaimin, alasan usulan tersebut adalah karena perbaikan ekonomi usai pandemi. 

“Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun,” kata Cak Imin.

Partai Amanat Nasional (PAN) 
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga menyatakan setuju atas wacana tersebut dengan lima alasan. Lima alasan itu antara lain, karena pandemi yang masih berlangsung hingga kondisi ekonomi yang belum stabil, pertimbangan situasi konflik global, anggaran pemilu yang membengkak, dan keberlangsungan program pembangunan nasional yang tertunda.

Golkar 
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut, akan menampung adanya aspirasi mengenai keberlanjutan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode. Namun, ia masih akan membahasnya dengan pimpinan partai politik lain.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti mengatakan, partainya menolak adanya wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, ia mengatakan bahwa partainya mendukung agar Jokowi kembali jadi presiden. “Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amendemen konstitusi yang memperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali 2024,” kata Dea

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan menambah masa jabatan presiden harus mengubah UUD 1945.

Nasdem 
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Nasdem tak ingin dianggap pengkhianat reformasi. Sehingga, dirinya dengan tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. “Partai Nasdem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi,” kata Surya Paloh

Gerindra 
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menegaskan bahwa partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia mengatakan Gerindra menolak lantaran mentaati hukum konstitusi atau UUD 1945. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menyatakan, partainya menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Ia menegaskan PPP memilih mengikuti amanat konstitusi.

INGE KLARA | SUMBER DIOLAH TEMPO