Proyek Food Estate Prabowo dan Jokowi di Merauke

Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melanjutkan proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua.

Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto melanjutkan proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua. Proyek terbaru ini mencakup lahan seluas 2,29 juta hektare dan merupakan bagian dari program besar ketahanan pangan yang dimulai sejak awal 2020.

Dua proyek berbeda

Proyek lumbung pangan yang dipimpin oleh kedua tokoh itu merupakan dua proyek yang berbeda. Prabowo sedang mengampu program cetak sawah, sementara itu Presiden Jokowi mengawasi perkebunan tebu terpadu.

Pembagian luas lahan lumbung pangan:

• Pertanian padi: 1,18 juta hektare
• Kebon tebu: 1,11 juta hektare

Bukan proyek pertama di Merauke

Pada 2010, Merauke pernah juga menjadi lokasi lumbung pangan lewat proyek pertanian Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Luas lahan proyek ini sebesar 1,2 juta hektar. 

Namun, program ini dinyatakan gagal karena sebagian besar dari lahan di wilayah ini merupakan lahan gambut yang tidak cocok untuk pertanian padi maupun sayur-sayuran. Selain itu, kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia mengakibatkan munculnya konflik tenaga kerja di proyek itu.  

Kritik dari ekonom

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai proyek food estate di Merauke menyimpan risiko besar. Proyek ini dinilai oleh Wijayanto dan beberapa pakar lainnya berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti konflik sosial dan kerusakan lingkungan, terutama bagi masyarakat adat di sekitar wilayah proyek. “Kalau dipaksakan, bisa menjadi IKN lima tahun mendatang. IKN versi Pak Prabowo,” ujar Wijayanto.

Proyek lumbung pangan yang sudah gagal

• Bulungan, Kalimantan Utara

Luas proyek: 50.000 Hektar

Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mendirikan food estate bernama Delta Kayan Food Estate (DeKaFe) di Bulungan, Kalimantan Utara. DeKaFe menanam beras, kedelai dan jagung sebagai komoditas utama, serta kopi, kelapa sawit, cabai, cokelat, kelapa dan karet sebagai sub komoditas.

Proyek ini dinyatakan gagal karena berbagai alasan, yaitu kerawanan banjir serta ketidaksesuaian lahan untuk pertanian dan untuk daerah irigasi. Juga, sebagian besar lahan yang digunakan terletak di daerah pertanian yang telah terdegradasi dan tidak mempunyai kualitas baik untuk pertanian. 

• Kalimantan Tengah

Luas proyek: 30.000 hektar

Program food estate Kalimantan Tengah yang dilaksanakan tahun 2020 di bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal. 

Hal tersebut dikarenakan berbagai hal, di antaranya perubahan pola tanam yang dipaksakan menyebabkan gagal panen dan hasil produksi yang buruk untuk periode selanjutnya, gagalnya penerapan kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian, belum siapnya lahan yang dibuka oleh pemerintah untuk ditanam, serta minimnya pelibatan masyarakat sekitar terkait pembangunan tersebut.

• Gunung Mas

         Luas proyek: 31.000 hektar

Program food estate berupa hutan produksi di Gunung Mas dimulai pada tahun 2021. Komoditas yang direncanakan untuk dihasilkan oleh program ini adalah gandung dan singkong. 

Proyek ini juga gagal karena beberapa faktor dari tidak ada skema pembebasan lahan milik masyarakat hingga kurangnya kajian yang menyeluruh soal lingkungan setempat. 

KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO