Presiden Jokowi melontarkan sejumlah gagasan untuk mengatasi polusi di Jakarta. Ide tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak.

Polusi Udara DKI Jakarta: Pengamat Kritik Ide Jokowi dan Heru

Presiden Jokowi melontarkan sejumlah gagasan untuk mengatasi polusi di Jakarta. Ide tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melontarkan sejumlah gagasan untuk mengatasi buruknya kualitas udara di Jakarta saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut Jokowi di antaranya melontarkan ide rekayasa cuaca untuk memancing hujan, menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi di Kawasan Jabodetabek, dan meminta agar ruang terbuka hijau diperbanyak, serta mempertimbangkan penerapan work from home.

“Tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran dan jika diperlukan kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office (jadi) work from home mungkin. Saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 75 persen (di rumah) 25 persen (di kantor) atau angka yang lain,” kata Jokowi.

Namun dari sejumlah ide tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak.

Seperti aspirin

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan penerapan work from home, alias bekerja dari rumah, sedikit pengaruhnya terhadap pengurangan polusi udara di Jakarta. Menurut Trubus, ide WFH seperti jalan pintas yang dianggap bisa menyelesaikan polusi udara di Jakarta yang terus memburuk beberapa waktu belakangan ini.  

“Setiap ada masalah, WFH yang ditawarkan, seolah WFH obat mujarab seperti aspirin, tiba-tiba langsung bisa sembuh.” kata Trubus di Balai Kota DKI, Senin, 14 Agustus 2023.

Kebijakan reaktif yang bersifat temporer

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani menilai kebijakan itu sebagai kebijakan reaktif yang bersifat temporer. “Tidak sustainable maupun bisa tuntas menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta,” kata Shinta kepada Tempo, Selasa, 15 Agustus 2023.

Alasan pertama, belum diketahui seberapa banyak polusi yang timbul akibat penggunaan kendaraan bermotor maupun dari sumber lain, seperti pembakaran sampah masyarakat, polusi dari kegiatan usaha, atau sumber lain seperti kemarau panjang.

Kedua, aspek polusi dari penggunaan kendaraan bermotor pun masih perlu ditelisik lebih jauh. Jika tidak layak, maka perlu dibuat aturan soal emisi kendaraan dan ditingkatkan kedisiplinan kepatuhan di masyarakat.

Ketiga, tidak semua pekerja atau semua sektor bisa menerapkan WFH. Ada sejumlah sektor yang ketika menerapkan WFH maka berdampak pada penurunan efektivitas.

MOERAT SITOMPUL | DIOLAH DARI TEMPO.CO