Gerakan Moral Universitas

Sejumlah perwakilan dari kampus ternama Indonesia menyuarakan Indonesia sedang darurat demokrasi.

Gerakan Moral Universitas

Sejumlah perwakilan dari kampus ternama Indonesia menyuarakan Indonesia sedang darurat demokrasi. Akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Airlangga (Unair) menyuarakan kekecewaan mereka atas perilaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pemilu 2024. Berikut faktanya. 

Aspirasi Para Universitas

• Universitas Gadjah Mada: Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terdiri dari beberapa guru besar, dosen, dan mahasiswa berkumpul di Balairung UGM. Mereka menyatakan posisi kepada alumni mereka Presiden Jokowi melalui Petisi Bulaksumur. Petisi ini menilai pemerintahan Jokowi banyak terjadi penyimpangan.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata Profesor Koentjoro di Balairung UGM, Rabu, 31 Januari 2024.

• Universitas Islam Indonesia: Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia atau UII di Auditorium Kahar Muzakkir di Kampus Terpadu UII dengan dipimpin langsung Rektor UII, Prof. Fathul Wahid. Mereka membacakan Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UII yang diberi judul Indonesia Darurat Kenegarawanan.

“Ada gejala sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pudar,” kata Fathul yang berdiri dengan berlatar para guru besar, dosen, mahasiswa dan alumni UII. UII menggaungkan pernyataan sikap dengan enam poin yang berisi berbagai hal seperti tuntutan untuk Presiden Jokowi untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan hingga mendorong para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses untuk mengundurkan diri dari jabatannya. 

• Universitas Indonesia: Pada Jumat, 2 Februari 2024, giliran Universitas Indonesia menyampaikan ‘Seruan Kebangsaan’ kepada Pemerintah Jokowi. Melalui keterangan tertulis gerakan atas nama Keluarga Besar Universitas Indonesia mereka menyampaikan keprihatinan atas hancurnya tatanan hukum,  dan demokrasi. Mereka juga mengatakan ada hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kelompok ini kemudian mengutuk segala bentuk penindasan kebebasan ekspresi. Mereka menyerukan netralitas aparat, hak memilih tanpa intimidasi dan pengawasan seluruh perguruan tinggi dalam proses demokrasi.

• Universitas Andalas: Sivitas akademika Universitas Andalas (Unand) juga menyampaikan manifesto penyelamatan bangsa pada Jumat, 2 Februari 2024. Petisi tersebut merupakan bentuk keresahan Sivitas Akademika Universitas Andalas menjelang pemilu 2024.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan manifesto ini merupakan bentuk keresahan dunia pendidikan melihat kondisi negara saat ini. Sebab menjelang Pemilu 2024 banyak  hal yang tidak wajar terjadi.

“Semoga ini menjadi salah satu kontribusi kita semua untuk mengawal demokrasi Indonesia,” katanya di pelataran Convention Hall Universitas Andalas.

• Universitas Airlangga: Akademika dari Universitas Airlangga juga mengeluarkan manifesto yang berjudul “Manifesto Akademisi dan Tokoh Masyarakat Jawa Timur”.Isi manifesto ini menyerukan pada presiden untuk tidak meninggalkan prinsip republik yang menjadi nilai-nilai etis Pancasila, amanat reformasi berkaitan dengan demokrasi dan bebas KKN untuk tidak memihak kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2024. 

Manifesto yang ditandatangani oleh 11 akademika itu juga mengatakan bahwa Presiden membawa harapan untuk merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN.

Manifesto ini juga menyerukan seharusnya saat Presiden mengakhiri pemerintahannya juga mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip tersebut. 

Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi merespons soal Petisi Bulaksumur yang dikeluarkan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada soal kepemimpinannya. Jokowi tak mempermasalahkan petisi tersebut.

“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Pasar Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis, 1 Februari 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden. Dalam pernyataannya Jokowi tidak mengelaborasi lebih lanjut.

Pernyataan Badan Eksekutif Mahasiswa

Sebelumnya, serangkaian ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai Universitas juga angkat bicara mengenai perilaku usai pernyataan Jokowi tentang Presiden yang boleh berkampanye. Gielbran M. Noor selaku Ketua BEM UGM mengatakan pernyataan itu semakin mempertegas demokrasi Indonesia masih berada dalam level cacat. 

Sementara itu, Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) 2023, Mohamad Haikal Febriansyah juga menilai pernyataan Jokowi tersebut adalah hal yang memalukan. Mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, Melki Sedek Huang, juga mengucapkan selamat kepada Jokowi yang mengakhiri kekuasaannya dengan tidak hormat dan memalukan

KRISNA PRADIPTA| SUMBER DIOLAH TEMPO