Deretan Kemarahan Jokowi selama Menjadi Presiden

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengaku pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyidikan kasus korupsi e-KTP.

Deretan Kemarahan Jokowi selama Menjadi Presiden

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengaku pernah dimarahi Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penyidikan kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto pada tahun 2017 lalu. 

Selain Agus, sejumlah tokoh juga pernah mengaku dimarahi Jokowi. Berikut deretan peristiwa kemarahan Jokowi yang dihimpun Tempo:

Sudirman Said

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said mengaku pernah kena marah Jokowi soal kasus renegosiasi Freeport. Di tengah-tengah proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Presiden Joko Widodo memanggil Sudirman Said dan marah karena dalam transkrip rekaman yang diputar di sidang itu, Setya Novanto disebut mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sudirman menceritakan saat itu Presiden menuduh ada pihak-pihak yang menyetir atau memerintahkannya sebagai Menteri ESDM.

Mengancam reshuffle kabinet

Pada pertengahan Juni 2020, dalam Sidang Kabinet Paripurna Jokowi mengungkapkan kemarahannya di hadapan jajaran menterinya. Jokowi menuding tak ada progres signifikan yang dibuat para menterinya dalam menanggulangi pandemi. Bahkan, Jokowi mengancam akan membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinet jika diperlukan

Marah di pelabuhan

Pada 2015 lalu, Jokowi sempat marah karena dwelling time atau penanganan muatan kapal di pelabuhan Indonesia masih kalah dengan negara-negara tetangga. Kemarahan itu Jokowi sampaikan saat meresmikan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Batu Belitung di Bangka Belitung. Menurutnya, di negara lain kelar dalam sehari. Tapi di dalam negeri bisa memakan waktu berhari-hari hingga minggu.

Marah saat memberi arahan menteri 

Pada Maret 2022, Jokowi juga pernah meluapkan kemarahannya saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan BUMN. Jokowi kecewa lantaran realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri hanya 14 persen dari total anggaran. Presiden tidak habis pikir melihat kementerian, lembaga, Pemda, dan BUMN banyak masih membeli barang impor. Padahal, menurutnya hal itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO