Kontroversi Pernyataan Jokowi: Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye asalkan tak melakukan sejumlah hal. Tiga kubu capres pun bereaksi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Presiden boleh berpihak dan berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Hal itu diutarakan di tengah acara bersama Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, pada Rabu 24 Januari 2024. Pernyataannya tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. 

Keberpihakan Jokowi

Netralitas Jokowi dalam pemilu sudah berulang kali dipertanyakan. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya akan “cawe-cawe” pada Mei 2023 lalu. Terbaru ini, ketika ditanya apakah dirinya berpihak dalam pemilu 2024 di Halim, Jokowi tidak menjawab dengan tegas, malah bertanya balik kepada wartawan.

Sebelumnya Menggaungkan Netralitas

Jokowi pernah mengatakan bahwa pejabat publik harus netral. Jokowi juga mengingatkan ASN untuk tidak memihak saat mengumpulkan ratusan penjabat kepala daerah di Istana Negara pada 30 Oktober 2023. 

Klarifikasi Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan klarifikasi bahwa Presiden Jokowi saat itu hanya menanggapi atas pertanyaan media terkait partisipasi menteri dalam tim sukses pemilu. Namun, dia juga mengatakan apa yang disampaikan presiden sebenarnya bukanlah hal yang baru. 

“Presiden-presiden sebelumnya, mulai Presiden ke-5 dan ke-6, juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya,” kata Ari dalam pesan tertulis kepada Tempo pada Kamis, 25 Januari 2024.

Tanggapan para capres

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Calon presiden nomor 01, Anies Baswedan, menyatakan bahwa pernyataan Jokowi saat di Halim Perdanakusuma berbeda dengan yang dia dengar sebelumnya. “Karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua,” kata Anies saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.

Anies meminta masyarakat bisa mencerna dan menimbang sendiri makna pandangan Jokowi itu. Pasalnya, sikap tersebut ia anggap tidak konsisten. “Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta.

Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

Menanggapi pernyataan Jokowi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, sepakat dengan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa presiden dan menteri boleh memihak serta kampanye dalam pemilu. 

“Secara konstitusi, secara hukum, secara etika memang hal tersebut dibolehkan,” ujar dia dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Ganjar Pranowo - Mahfud MD

Sementara itu, Ganjar Pranowo enggan mengomentari pernyataan Jokowi tersebut. “Halah, nonton (teater) iki wae, kok (tanya soal) presiden, enggak (komentar), nonton ini saja," kata Ganjar usai menonton pementasan teater lakon Musuh Bebuyutan di Taman Budaya Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Pasangan Ganjar, Mahfud MD juga merespons dengan komentar yang sama. “Ya tidak apa-apa kalau Presiden sudah mengatakan itu, ya silahkan saja (berkampanye),” kata Mahfud usai menggelar pertemuan dengan ribuan santri di Pondok Pesantren Annur Bantul Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO