Sentilan Ganjar Pranowo kepada Jokowi

Ganjar Pranowo memberi pendapat soal dua program Presiden Joko Widodo. Setidaknya ia menyinggung dua persoalan disertai dengan sarannya.

Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menyindir dua program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan, pada Rabu, 8 November 2023. Berikut faktanya.

Sindiran Ganjar:

“Yang di sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang ini sudah terlanjur depend on (bergantung) dari utang, tugas kita enggak boleh menyalahkan, tapi menyelesaikan,” kata Ganjar Pranowo mengenai manajemen BUMN.

“Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?” kata Ganjar Pranowo mengenai program Poros Maritim.

Menyindir BUMN 
Ganjar memberikan kritikan pedas mengenai manajemen Badan Usaha Milik Negara di sektor konstruksi. Spesifiknya, pada BUMN Karya yang bangkrut. Menurut Ganjar, penyebab BUMN bangkrut lantaran tidak menerapkan good governance atau tata kelola yang baik dari pusat. 

Kritik Poros Maritim
Selain itu, Ganjar juga mengkritik program Poros Maritim yang menurutnya jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini. Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based. Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

Saran Ganjar
Ganjar menyarankan perubahan untuk dua program itu. Untuk BUMN, dia mengatakan agar pemerintah berikutnya untuk melakukan review terhadap BUMN. Sementara untuk masalah kemaritiman, jika ia kelak terpilih menjadi Presiden pada 2024, politisi PDIP itu akan melibatkan peneliti hingga aktivis untuk membangun kekuatan dari laut.

Kritik Setelah Memanas
Kritik-kritik Ganjar ini datang setelah hubungan antara Jokowi dan PDIP memanas setelah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Prabowo Subianto. Semua keluarga Jokowi diketahui mendukung pencalonan Gibran seperti Kaesang Pangarep dan Bobby Nasution. Dukungan Bobby ke Prabowo membuat PDIP meradang. Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun memberi waktu dua sampai tiga hari ke Wali Kota Medan itu untuk mengembalikan Kartu Tanda Anggota partainya.

KRISNA PRADIPTA | Diolah dari Tempo.co