Sri Mulyani Lakukan Pemblokiran Anggaran 50T, untuk Apa?

Sri Mulyani memblokir anggaran sebesar Rp 50,14 triliun dari semua kementerian dengan mekanisme khusus. Dilakukan demi membendung potensi gejolak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani diberitakan telah memblokir anggaran sejumlah 50,14 triliun rupiah dari semua kementerian. Jumlah ini diraih lewat mekanisme automatic adjustment. Salah satu program yang lolos dari mekanisme itu adalah bantuan sosial (bansos) yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berikut faktanya. 

Apa itu automatic adjustment?

Automatic adjustment adalah mekanisme pencadangan belanja yang diblokir sementara pada pagu belanja. Pencadangan diperlukan, menurut Sri Mulyani, karena pemerintah memandang kebijakan itu masih perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

Awal dari pemblokiran

Sri Mulyani memberitahukan automatic adjustment itu sejak 29 Desember 2023 lalu dalam surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang salinannya diperoleh Tempo. Automatic adjustment itu sesuai dengan arahan Presiden Jokowi saat dia menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. 

Tidak semua program diblokir

Tidak semua program yang kena blokir alias ditunda belanjanya. Beberapa program yang selamat dari penundaan tercatat dalam surat edaran itu, yakni: 

• Program Ibu Kota Negara (IKN). 
• Bantuan sosial, meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, program keluarga harapan, dan kartu sembako. 
• Belanja terkait tahapan Pemilu
• Pembayaran kontrak tahun jamak
• Pembayaran ketersediaan layanan (availability payment)
• Daerah otonomi baru (4 provinsi) atau Kementerian/Lembaga baru
• Dukungan untuk peningkatan produksi beras dan jagung

Pemblokiran untuk bansos tadinya dibantah

Presiden Jokowi memutuskan untuk menyalurkan bansos dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Januari - Maret 2024 untuk mitigasi pangan senilai Rp 11,25 triliun. Kementerian Keuangan mulanya membantah kalau pemblokiran ini untuk memberi jalan kepada program bansos agar bisa berjalan. 

Namun, belakangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui program bantuan terutama BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk dimodali dari automatic adjustment. 

Tanggapan ekonom

Yusuf Wibisono, ekonom sekaligus Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), kebijakan banjir bansos ini menimbulkan anggaran “dadakan” dalam bentuk automatic adjustment atau pemblokiran APBN. Yusuf mengakui, kebijakan ini bukan hal baru, dan telah diterapkan sejak 2022. Namun, penggunaan mekanisme ini diduga dilakukan agar program bansos “dadakan” Presiden Jokowi masih punya ruang untuk ditambah anggarannya.

KRISNA PRADIPTA| SUMBER DIOLAH TEMPO