Enam Poin dalam Visi Indonesia, Jokowi tak Sebut HAM dan Hukum

oleh:

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan sejumlah poin Visi Indonesia di SICC, 14 Juli 2019. Namun isi pidato itu tak menyebut soal hukum dan HAM.

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan Visi Indonesia pada Ahad, 14 Juli 2019. Pada acara yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat tersebut, Jokowi menyampaikan visi pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin di periode 2019 - 2024.

Dalam pidatonya malam itu, Jokowi menyinggung enam hal, yakni; tentang pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dengan memberi jaminan kesehatan dan pendidikan, menarik investor, reformasi birokrasi, dan mengalokasikan APBN untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat serta pandangannya soal oposisi. Namun, Jokowi tak menyinggung soal hukum dan HAM.

Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform Anggara mengkritik isi pidato tersebut. Menurut ICJR, Jokowi lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional dan tak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia. Padahal, ujar Anggara, dua hal tersebut berkesinambungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua TKN Arsul Sani mengatakan, dari sekian banyak misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada saat Jokowi dan Ma'ruf mengajukan diri menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang memang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.


Selengkapnya