Berlanjut Lagi, Andhi Pramono Jadi Sorotan Baru di Kementerian Keuangan

Oleh

Senin, 13 Maret 2023 06:00 WIB

Setelah Rafael Alun Trisambodo dan Eko Damanto, seorang pejabat Kementerian Keuangan ikut jadi sorotan. Andhi Pramono jadi perhatian setelah

Kontroversi yang menjerat para pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seperti Rafael Alun Trisambodo, berlanjut lagi. Ditemukan sejumlah transaksi janggal senilai Rp 300 Triliun yang dilakukan oleh para pegawai Kemenkeu. Berbagai transaksi tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, jumlah ini terdiri dari sekitar 168 laporan yang melibatkan 460 pegawai di Kemenkeu.

Sementara itu, investigasi internal Kemenkeu berlanjut pemeriksaan tokoh baru yakni Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono. Seperti tokoh-tokoh Kemenkeu lainnya yang terjerat kontroversi, Andhi Pramono ditengarai mempunyai aliran dana yang dinilai janggal oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kepala PPATK menjelaskan bahwa penelusuran sudah selesai dari pihak PPATK dari awal 2022, dan telah diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Data Dari PPATK
Data yang disebut oleh Mahfud MD berasal dari PPATK. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melalui pesan tertulis pada Kamis, 9 Maret 2023. Data dari PPATK merupakan hasil hampir 200 informasi hasil analisis (IHA) pada Kemenkeu sejak 2009 hingga 2023.

Melibatkan Sejumlah Nama
Temuan PPATK mengenai transaksi Rp 300 triliun tersebut memuat sejumlah nama internal di Kemenkeu. Ini menjadi alasan bagi PPATK untuk menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada kementerian itu. Transaksi ini diluar dari transaksi Rp 500 miliar yang ditemukan di akun-akun Rafael Alun Trisambodo.

Data Merupakan Rekap
Kepala PPATK juga menjelaskan bahwa 200 laporan IHA tersebut adalah hasil data rekap analisis. Dari 200 laporan tersebut, didapat ada kurang lebih 600 subjek yang dianalisis. Rekap individual sudah diserahkan kepada Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh.

Tiga Oknum yang Sedang Diperiksa:

Rafael Alun Trisambodo
Rafael menjabat Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tokoh pertama yang diperiksa oleh Kementerian Keuangan terkait hartanya.

Menurut LHKPN, total harta yang dilaporkan oleh Rafael sejumlah Rp 56.104.350.289. Namun ditemukan beberapa harta milik Rafael tidak dilaporkan dengan benar seperti Jeep Rubicon yang dipakai oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo.

Data Harta dari LHKPN:

Tanah dan bangunan: Rp. 51.937.781.000
Alat transportasi dan mesin: Rp. 425.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp. 420.000.000
Surat berharga: Rp. 1.556.707.379
Kas dan setara kas: Rp. 1.345.821.529
Harta lainnya: Rp. 419.040.381

Eko Darmanto
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yogyakarta ini diperiksa lantaran pamer harta di media sosial. Eko Darmanto memiliki koleksi mobil antik dan motor gede Harley Davidson dan sering berpose dengan berbagai barang bermerek.

LHKPN Eko memperlihatkan total harga yang dilaporkan sejumlah Rp.6.720.864.391. Saat diperiksa, Eko mengakui bahwa harta motor besarnya tidak dilaporkan dalam LHKPN. Temuan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers bersama KPK pada Rabu, 1 Maret 2023.

Data Harta dari LHKPN:

Tanah dan bangunan: Rp. 12.500.000.000
Alat transportasi dan mesin: Rp. 2.900.000.000
Harta bergerak lainnya: Rp. 100.700.000
Kas dan setara kas: Rp. 238.904.391
Hutang: Rp. 9.018.740.000

Andhi Pramono
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono adalah tokoh terbaru yang disorot oleh Kemenkeu. Andhi menjadi viral karena anaknya yang kerap memamerkan barang-barang branded dan rumah mewahnya di daerah Cibubur, Jakarta Timur.

Andhi telah dipanggil oleh Kemenkeu terkait harta-harta ini. Total harta yang dimiliki oleh Andhi menurut LHKPN sejumlah Rp 13.753.365.726. PPATK juga ditemukan telah melakukan penelusuran atas kekayaan Andhi Pramono sejak awal 2022. Namun, Kepala PPATK menjelaskan bahwa instansi dia belum mendapatkan informasi tindak lanjutnya.

Data Harta dari LHKPN: