Jokowi akui cawe-cawe dalam pilpres 2024.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui ikut cawe-cawe dalam urusan politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pernyataan itu disampaikan di depan para pemimpin redaksi dan konten kreator dalam pertemuan di Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023. “Saya harus cawe-cawe,” kata Jokowi ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik (parpol) pendukungnya, kecuali NasDem di Istana Negara, Selasa, 2 Mei 2023. Pertemuan tersebut kemudian dianggap sebagai campur tangan presiden dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai yang mendukungnya.
Dinilai Salah
Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengungkapkan tiga kesalahan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
- Jokowi salah memahami dirinya sebagai seorang presiden
Ubedilah menjelaskan, presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurutnya, dalam konteks pemilu, presiden hanya berfungsi menjamin jalannya pemilu sesuai agenda dan azas dan prinsip-prinsipnya.
- Jokowi dinilai tak paham praktik politik kenegaraan
Jokowi sibuk membuat Koalisi Indonesia Bersatu. Ubedillah menyebut presiden sebelumnya, yakni SBY dan Megawati, sudah mencontohkan bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik.
- Jokowi gunakan jalan pikiran Soeharto
Ubedilah menjelaskan, rezim Soeharto menjalankan pemerintahannya dengan dipandu oleh GBHN yang dibuat MPR sehingga ada rencana pembangunan lima tahunan dan jangka panjang 25 tahunan, sementara saat ini menggunakan sistem presidensial murni. Dia menyebut alasan Jokowi untuk melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini.
Dikritik JK
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) mengatakan Jokowi mestinya mencontoh Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut JK, sebagai kepala negara, Jokowi mestinya tidak terlalu melibatkan diri dalam dunia perpolitikan. Sehingga, kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang bisa terselenggara dengan lebih demokratis.
Demokrat Nilai Jokowi Lampaui Batas
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan tidak elok bagi seorang kepala negara menunjukkan keberpihakan dalam pemilu. Ia menyebut hal itu melampaui batas jabatannya sebagai kepala negara.
"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya," kata Herzaky melalui pesan tertulis pada Senin 29 Mei 2023.
Pembelaan Jokowi
Jokowi menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Menurutnya, aksi cawe-cawe politiknya merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan, selagi tidak bertentangan dengan undang undang. Tak hanya itu jokowi juga mengatakan cewe-cewe atau tidak netral yang diperbuatnya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan kepentingan nasional.
Gerindra Bela Jokowi
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai pernyataan Jokowi ihwal cawe-cawe dalam Pilpres 2024 justru sudah sangat benar. Menurutnya, Jokowi adalah warga yang punya kepentingan bagi Indonesia di masa depan.
“Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023.
Jokowi Sempat Membantah
Setelah pertemuannya dengan ketua parpol, Jokowi kemudian dituding ikut campur dalam urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pendukungnya. Namun demikian, Jokowi justru menampik dan mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka bukan merupakan bentuk cawe-cawe politik.
