Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki data lengkap mengenai arah partai politik Indonesia menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Pro Kontra Jokowi Pamer Data Intelijen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya memiliki data lengkap mengenai arah partai politik Indonesia menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Data ini disebut berasal dari intelijen kepolisian, TNI, dan BIN. Hal ini diungkap Jokowi karena
“Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya,” kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.
Laporan Rutin Pagi Hari
Terbaru, Jokowi mengklarifikasi laporan mengenai para koalisi termasuk laporan rutin berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, hingga keamanan. Jokowi mengaku disediakan berbagai macam laporan tersebut setiap pagi. Jokowi pun hanya tertawa kecil saat disinggung soal tuduhan cawe-cawe dan tidak memberikan keterangan lebih lanjut.
“Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya,” kata Jokowi saat ditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beli Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023.
Kritik Koalisi Masyarakat Sipil
Ungkapan Jokowi ini menuai kritik dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute. Mereka mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan.
Menurut Ketua PBHI Julius Ibrani, informasi intelijen yang diberikan oleh aktor keamanan seharusnya hanya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik serta juga masyarakat sipil.
“Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi,” kata Julius dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.
Potensi Melanggar Undang-Undang
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menambahkan bahwa pernyataan Jokowi mengindikasikan adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan untuk tujuan politiknya.
“Peristiwa ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap hukum dan undang undang UU Intelijen, UU HAM, UU partai politik dan lain-lain,” katanya.
Undang-Undang Terkait Badan Intelijen
Undang-Undang yang mengatur badan intelijen yang beroperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen. Undang-Undang ini merumuskan peran, tujuan, fungsi dan ruang lingkup badan intelijen negara, beserta juga koordinasi intelijen negara antara institusi kepolisian, TNI dan BIN. Undang-Undang ini juga menguatkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002, bahwa seluruh kegiatan intelijen di Indonesia dikoordinasikan oleh BIN.
Tanggapan Partai
Berbagai partai politik juga telah menanggapi pernyataan Jokowi ini.
PDI-P
PDIP menilai laporan-laporan intelijen tersebut tergolong wajar karena Jokowi merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.
“Ya tentu yang namanya presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki banyak instrumen kenegaraan,” kata politikus PDIP, Masinton Pasaribu di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2023.
Senada, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, laporan-laporan yang dimiliki Jokowi menjadi hal tidak wajar jika Jokowi menggunakannya untuk memantau partai politik. Said menyebut setiap parpol memiliki kedaulatan dan bukan musuh negara sehingga parpol bukan objek intelijen. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden hanya untuk memberitahukan ke publik saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 18 September 2023.
Gerindra
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono, laporan-laporan tersebut merupakan hak seorang pemimpin negara.
“Saya rasa hal yang biasa bahwa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apa pun itu baik itu laporan ekonomi laporan perkembangan sosial atau pun politik saya rasa itu biasa saja,” kata Budi di Kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 17 September 2023.
PAN
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus menuturkan hal ini adalah perkara biasa dan lumrah. Menurut Guspardi, tugas BIN memang untuk melapor kepada presiden.
“Menurut saya apa yang disampaikan oleh presiden sesuatu hal yang biasa-biasa saja, sesuatu yang lumrah,” kata Guspardi pada Ahad, 17 September 2023.
Golkar
Senada dengan Partai PDI-P, PAN, dan Gerindra, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tak memprotes pernyataan Jokowi. Ia mengaku sudah sepaham jika berdasarkan data dan informasi parpol.
“Ya semua sudah berdasarkan data, semua sudah paham,” kata Airlangga di sela acara pernikahan putra Hotman Paris Hutapea, Jakarta, Sabtu, 16 September 2023.
NasDem
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menilai pernyataan tersebut tidak etis.
“Bukan hanya tidak etis tapi juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya saat dihubungi pada Ahad, 17 September 2023.
Selebihnya, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menyebut hal ini sebagai bagian dari skandal politik. Menurut dia, hal ini bisa mengancam demokrasi.
KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO
