Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih menjadi sorotan setelah dilantik.
MENTERI Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan masyarakat setelah ucapannya tentang pelanggaran HAM berat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mendapat kritik dari Mahfud MD. Yandri menerima tanggapan itu karena penggunaan kop surat kementeriannya yang dinilai melanggar etika birokrasi. Sedangkan Natalius Pigai mengundang kehebohan setelah ia menginginkan anggaran dengan jumlah besar.
Kegiatan pembekalan untuk seluruh anggota Kabinet yang dilaksanakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah juga menjadi perbincangan khalayak. Prabowo menegaskan bahwa kegiatan itu bukan untuk membentuk kabinet yang militeristik.
Tiga Menteri yang Mengundang Kontroversi
- Yusril Ihza Mahendra dan Peristiwa 1998
Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra, sempat menyatakan bahwa Tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Alasannya, genosida dan pembersihan etnis tidak terjadi pada masa itu.
Yusril kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak jelas mendengar pertanyaan wartawan pada hari pelantikan. “Kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing. Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
- Yandri Susanto dan Penggunaan Surat Berkop Kementerian
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menggunakan kop surat kementerian yang dipimpinnya untuk mengundang berbagai elemen masyarakat agar hadir pada sebuah acara haul, hari santri, dan tasyakuran.
Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD memberi kritik keras kepada Yandri. “Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul makanya saya bilang itu salah dan melanggar etika birokrasi,” kata Mahfud saat ditemui usai acara serah terima jabatan Kementerian Pertahanan, Selasa, 22 Oktober 2024.
Menanggapi polemik tersebut, Yandri mengatakan bahwa penggalangan para undangan dalam kegiatan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik. “Saya tidak mungkin mencederai kekhidmatan acara santri nasional, apalagi menyangkut almarhumah ibu saya dengan politik. Itu tidak mungkin. Itu karena saya tinggal di pondok,” kata Yandri di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 23 Oktober 2024.
- Natalius Pigai dan Permintaan Anggaran Rp 20 Triliun
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menimbulkan kehebohan setelah dia mengungkapkan keinginannya agar kementeriannya mendapatkan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Pigai menilai bahwa anggaran Rp 64 miliar yang dialokasikan kepada Kementerian HAM tidak cukup untuk mewujudkan visi pemerintah dalam membangun HAM di Indonesia.
“Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2024.
Pembekalan di Akademi Militer
Kabinet Merah putih wajib mengikuti pembekalan yang diadakan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan itu dimulai pada Jumat, 25 Oktober 2024. Prabowo menegaskan, bahwa kegiatan itu untuk menggembleng seluruh jajaran Menteri dan Wakil Menteri dengan latihan serta pengarahan. Sebelumnya, para Menteri dan Wakil Menteri juga mendapatkan pembekalan di Hambalang.
“Saya tidak bermaksud membuat Anda (anggota-anggota kabinet) militeristik. Salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo.
KRISNA PRADIPTA, SUMBER DIOLAH TEMPO
