Gerakan Coblos Tiga Calon di Pilkada Jakarta 2024

Gerakan "Coblos 3 Paslon" pada Pilkada Jakarta muncul di media sosial. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memberikan tanggapan atas gerakan itu.

Gerakan “Coblos 3 Paslon” pada Pilkada Jakarta muncul di media sosial. Sebelumnya, pada 30 Agustus 2024, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Forum Jakarta (AFJ)  pernah mengajak para pendukung Anies untuk mencoblos semua pasangan calon (paslon) saat hari pencoblosan.

Akibat tidak puas pada proses pencalonan

Pengajar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai, praktik memborong tiket partai politik (parpol) dalam Pilkada 2024 telah mengakibatkan keterputusan aspirasi pencalonan. Titi mengatakan, ketidakpuasan tersebut turut membuat suara kosong, kotak kosong, atau gerakan tidak memilih calon tunggal menjadi wacana yang dibahas di ruang publik.

“Di Jakarta ada Anies Baswedan dan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama). Kok yang dicalonkan lain? Apalagi diimpor dari gubernur provinsi sebelah. Nah, itu yang menjadi problem,” katanya.

Tanggapan Anies Baswedan

Di sela menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk ‘Anies Baswedan Kembali ke Jogja’ di Pendopo Wisma Kagama, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Anies merespons gerakan itu. Anies menilai, munculnya gerakan itu sebagai ungkapan publik atas dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada 2024

“Itu adalah sebuah ungkapan rasa pikiran (masyarakat) atas kondisi yang sekarang terjadi,” ujar Anies.

Ganjar ikut berkomentar

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengatakan adanya gerakan coblos tiga pasangan calon di Pilkada Jakarta, merupakan respons masyarakat terhadap ketidakadilan. 

“Selalu ada respons-respons masyarakat ketika sesuatu akan dirasa tidak adil buat mereka. Kecerdasan masyarakat muncul,” kata Ganjar saat ditemui di Gedung MPR, Jakarta Pusat, 9 September 2024.

Selain coblos, ada kotak kosong

Mirip dengan gerakan coblos, ada juga gerakan kotak kosong sebagai respons banyaknya calon tunggal di berbagai daerah. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Mochammad Afifuddin sebelumnya telah menanggapi gerakan ini. Menurut dia, semangat pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak terwakili apabila kotak kosong memenangi pemilihan di daerah dengan pasangan calon tunggal di Pilkada 2024.

“Pilkada ini kan memilih kepala daerah, kalau kotak kosong yang menang kan pada saatnya kepala daerahnya bukan yang dipilih di pilkada, karena yang mengisi penjabat dan lain-lain," ujar Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta pada Senin, 9 September 2024. “Tentu semangat pilkadanya jadi tidak terwakili di situ.”

KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO