Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Dalam perpanjangan ini kembali diatur sejumlah pembatasan dan aturan sesuai dengan status level masing-masing wilayah. Salah satunya aturan soal resepsi pernikahan dan hajatan.

Sebelumnya, aturan soal pernikahan, resepsi pernikahan dan hajatan dilarang di seluruh wilayah dengan penerapan PPKM Level 3 dan 4.

Simak aturan menggelar hajatan dan pernikahan berdasarkan status level PPKM dan wilayah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri:

Wilayah Jawa-Bali

• Level 3
  • Kapasitas: maksimum 20 orang
  • Dilarang menyediakan makanan prasmanan
  • Menerapkan protokol kesehatan ketat
• Level 4
  • Dilarang 

Wilayah Luar Jawa Bali

• Level 1 dan 2
  • Kapasitas Zona hijau: maksimum 50 persen
  • Kapasitas selain zona hijau: maksimum 25 persen
  • Dilarang menyediakan makanan prasmanan
  • Menerapkan protokol kesehatan ketat
• Level 3
  
  • Kapasitas: maksimum 25 persen
  • Dilarang menyediakan makanan prasmanan
  • Menerapkan protokol kesehatan ketat
• Level 4
  
  • Dilarang

Dasar aturan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24, 25, dan 26 tahun 2021.

Sanksi di Jawa-Bali Level 3 dan 4:

• Bagi pelaku usaha atau perusahaan: sanksi administratif hingga penutupan. 
• Bagi perorangan:
  • KUHP Pasal 212: sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp400 ribu.
  • KUHP pasal 218: sanksi berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9 ribu. 
  • Jika menghalangi penanggulangan wabah penyakit menular dikenakan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984: diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.
  • Melanggar protokol kesehatan dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018: pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 100 juta.
• Bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan soal PPKM sesuai Inmendagri Nomor 24/2021 bisa dikenakan sanksi Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berupa teguran tertulis, atau jika terus terulang bisa diberhentikan sementara selama 3 bulan.

INGE KLARA | SUMBER DIOLAH TEMPO